KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
KORDINAT.ID – Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid mengikuti rapat evaluasi di tingkat provinsi, bertempat di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Rapat yang di pimpin Wakil Gubernur Sulut Viktor Mailangkay itu dalam rangka penyamakan persepsi terhadap percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Nasional (MBG) di Provinsi Sulut.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati/Walikota se-Sulut dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Sabtu 4 Oktober 2025.
Wakil Gubernur Sulut menekankan pentingnya fokus pada identifikasi daerah yang masih masuk kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), khususnya daerah kepulauan, pesisir, dan pegunungan.
Ia menjelaskan bahwa penanganan MBG di daerah 3T memiliki prosedur yang sedikit berbeda dengan daerah lain, sehingga fokus ini sangat krusial.
Pada kesempatan tersebut, terungkap dari data Badan Gizi Nasional (BGN) yang disampaikan Wagub, bahwa Kabupaten Bolsel diketahui masih memiliki dua daerah yang masuk kategori 3T.
Namun, di akhir kegiatan, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mengonfirmasi bahwa setelah dilakukan verifikasi, dua daerah di Bolsel yang dimaksud tidak lagi masuk kategori 3T karena sudah memiliki akses yang bisa dilalui oleh mobil.
Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa Sulut harus menjadi pelaksana terdepan terkait MBG.
“Kita harus ikut mensosialisasikan bahwa ini merupakan program penting untuk mencerdaskan, menyehatkan anak-anak Indonesia,” ujar Wakil Gubernur.
“Target pelayanan nasional pada November nanti adalah melayani kurang lebih 82 juta orang,” tegasnya.
Sementara itu, Wabup Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan ini, mengingat teknis pelaksanaan MBG di daerah sangat krusial, terutama terkait kesiapan SDM dan kualitas pelayanannya.
Deddy menegaskan bahwa Kabupaten Bolsel saat ini siap dan sedang berproses.
“Kemarin Bapak Bupati baru saja melakukan peninjauan MBG di Kecamatan Posigadan,” tambahnya,” ungkap Deddy.
Selanjutnya, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional, Rudi Setiawan, menggarisbawahi bahwa Standar Higienis serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan menjadi kunci utama dalam suksesnya pelaksanaan MBG.
Untuk pelaksanaan MBG di daerah 3T, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri.
Daerah 3T yang siap melaksanakan program harus melapor ke Satgas dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Rudi Setiawan juga menghimbau agar setiap kabupaten/kota segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait MBG. (***)
