KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
KORDINAT.ID – Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menunjukkan kekompakannya.
Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis 20 November 2025.
Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi hadir bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD untuk menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa Pemda di luar Propemperda 2026, membahas tiga Ranperda inisiatif DPRD, sekaligus menetapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026
Paripurna ini sekaligus meneguhkan arah pembangunan Bolsel yang lebih terstruktur, adaptif, dan berorientasi masa depan melalui penguatan regulasi serta konsolidasi antara eksekutif dan legislatif.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Ranperda Kepariwisataan, serta Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting penguatan pelayanan, ekonomi, dan perlindungan sosial di Bolsel,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Bolsel juga membawa tiga Ranperda strategis di luar Propemperda, masing-masing Ranperda Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045.
Bupati menyebut langkah ini sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang visioner dan terukur.
“Kita harus berani berpikir jangka panjang. Pemerintahan itu bukan hanya soal hari ini, tapi tentang menyiapkan Bolsel untuk 10–20 tahun ke depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung tantangan fiskal yang sedang dihadapi daerah, khususnya penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp307 miliar. Meski kondisi fiskal tidak mudah, Iskandar memastikan Pemda tetap berkomitmen menjaga stabilitas program prioritas.
“Situasi fiskal tidak mudah, tapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian WTP selama 11 tahun tidak terganggu,” tandasnya.
Belanja prioritas 2026, termasuk gaji ASN dan P3K, ADD, Jamkesda, serta penyusunan RTRW, tetap dijamin. Sementara pembangunan fisik akan bersumber dari Dana Desa, APBD Provinsi, dan APBN. Pemimpin pilihan rakyat ini kembali menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menghadapi tahun anggaran 2026.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menjawab tantangan,” kata dia.
Akhirnya, Bupati mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan mengajak seluruh perangkat daerah menjaga ritme kerja.
“Saya minta semua perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” tutupnya.
Advertorial
