KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
KORDINAT.ID – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru mengikuti tahapan penilaian Paritrana Award 2025, Kamis 26 Juni, di Manado.
Paritrana Award adalah ajang penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah atas komitmen dan partisipasinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam sesi wawancara kandidat, Iskandar mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat.
Iskandar memaparkan capaian dan komitmen Pemkab Bolsel dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Sejak tahun 2021, Kabupaten Bolsel secara aktif mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tahun ini Perda yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan telah selesai dibahas bersama DPRD dan saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Iskandar.
Iskandar menyebut Perda tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja sosial yang ada di Bolsel.
“Kami terus berupaya memperluas cakupan jaminan sosial. Hingga tahun 2024, seluruh non-ASN, termasuk pegawai SKPD dan guru yang tercantum dalam SK Bupati sebanyak 1.627 orang telah terlindungi 100 persen,” ujar Iskandar.
“Selain itu, perangkat desa sebanyak 716 orang, anggota BPD sebanyak 523 orang, dan seluruh penyelenggara pemilu juga telah kami lindungi sepenuhnya,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan bahwa tahun ini Penkab Bolsel akan memfasilitasi para penambang agar dapat masuk dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah mengingat masih banyak masyarakat, termasuk remaja, yang bekerja sebagai penambang namun belum mendapatkan perlindungan.
“Tahun ini, para penambang bisa kami akomodasi seluruhnya. Karena alasan kemanusiaan, kami berencana mengusulkan agar para penambang dapat tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.
Lanjutnya, Pemkab Bolsel juga telah mengambil langkah penting dengan mengalihkan para Tenaga Harian Lepas (THL) ke sistem outsourcing.
“Pemerintah daerah telah menjalin kesepakatan dengan pihak ketiga yang akan menanggung biaya kepesertaan jaminan sosial bagi para tenaga outsourcing tersebut,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemkab sudah memberikan jaminan sosial kepada pekerja rentan, termasuk petani, nelayan, serta non-ASN.
“Kedepan Pemkab Bolsel menargetkan dapat mencakupkan sekitar 23 ribu peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai target yang ditetapkan oleh kementerian terkait,” imbuhnya. (***)
