KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
Bolsel– Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi, Iskandar Kamaru yang didampingi Sekretaris Daerah, Marzanzius Arvan Ohy beserta jajaran Pemkab Bolsel, menghadiri agenda peletakan batu pertama Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu), di Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian. Kamis (27/08/2020).
Turut hadir juga Asisten I, Asisten II, Asisten III, Camat, Sangadi dan Kepala SKPD.
Dikesempatan itu, Iskandar Kamaru memberikan ultimatum kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) agar mengerjakan program KotaKu tersebut dengan baik dan transparansi dalam memanajemen anggaran yang ada.
“Program ini juga tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ilomata, sebab pengelolaannya dilaksanakan secara Swakelola. Artinya, warga akan terberdayakan serta mendapatkan upah usai melakukan pekerjaan,” Ujar Bupati.
Pun Bupati mengapresiasi langkah pemerintah pusat yakni Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR, yang telah mengeluarkan program strategis dalam menuntaskan kawasan tanpa kumuh di seluruh Indonesia.
Menurutnya, program KotaKu ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat dan desa. Sehingga pihak terkait harus benar-benar menyelesaikan program pemerintah pusat tersebut.
“Tentunya ini akan mendukung pembangunan serta terwujudnya pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan bagi desa itu sendiri,” Tuturnya.
Bupati juga mengungkapkan, kegiatan yang mengusung tema Mewujudkan Permukiman yang Bersih, Indah, Sehat dan Nyaman menuju Masyarakat Desa Ilomata yang Sejahtera ini tak lain adalah kontribusi dari anggota DPR-RI dari Komisi V, yakni Hi Herson Mayulu, SIP.
“Apresiasi yang tinggi juga perlu kita berikan kepada beliau, sebab keterwakilan pak Haji Herson di DPR-RI telah diwujudkan dengan perjuangan secara nyata. Salah satunya dengan menggaet kementrian PUPR dalam memasukkan Kabupaten Bolsel di berbagai bidang pembangunan,” Imbuh Bupati.
Sekedar diketahui, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya ini adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas).
