KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
KORDINAT.ID, Bolmut – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Kerja (Raker) evaluasi terkait serapan anggaran di APBD induk tahun 2021, bersama mitra komisi.
Raker yang digelar diruang rapat DPRD Bolmut tersebut, melibatkan tiga Instansi yang notabenenya merupakan mitra kerja dari Komisi I DPRD Bolmut, yakni Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), dan Dinas Kesehatan, Selasa (24/08/2021).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Bolmut, Reksosiwoyo Binolombangan, berjalan lancar dan mengikuti protokol pencegahan Covid-19.
Dalam pembukaannya, Reksosiwoyo menyampaikan, Raker tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja dari mitra kerja Komisi I DPRD Bolmut.
“Jadi selain evaluasi, raker ini juga merupakan salah satu bagian dari kinerja kita sebagai wakil rakyat, fungsi kontrol”, ujar Rekso.
Pada kesempatan tersebut, dirinya memberikan kesempatan kepada ketiga Instansi untuk menerangkan, hasil kinerja serta upaya-upaya yang tengah dilakukan dimasa pandemi ini.
Kepala Badan (Kaban) BKPP, Kristanto Nani pada kesempatan tersebut menyampaikan, sejauh ini serapan anggaran yang untuk BKPP masi di bawah 50% yakni, 33,20%.
“Hal ini tentunya berdasarkan situasi yang ada, dimana pandemi, membatasi kita melakukan segala sesuatu yang sifatnya berekrumun”, ungkap Kaban.S
enada yang disampaikan juga oleh Dinkes yang diwakili oleh Kabid Yankes, Sofyan Mokoginta dan Kabid Kesmas, Zulkifli Masuara.
“Selain kita harus berhadapan dengan tugas menghadapi Pandemi yang merupakan tugas pokok kita, kami juga berupaya untuk lebih mengoptimalkan serapan anggaran yang ada”, ujar Sofian yang didampingi Zulkifli.
Sementara itu, untuk Dikbud sendiri, disampaikan langsung oleh Kadis, Sulha Mokodompis, serapan anggaran sudah di atas 50%, namun hal itu masih tetap diupayakan.
“Sudah 53%, namun kami tetap berupaya untuk mengoptimalkan serapan anggaran yang ada”, katanya.
Pada kesempatan yang sama, Budi Setiawan Kohongia, yang mendampingi Ketua Komisi dalam memimpin rapat mengatakan, pengoptimalan realisasi anggaran yang ada, merupakan hal yang harus dilakukan.
“Ini tentu harus terus di genjot dengan program-progam yang ada, agar supaya bisa terserap dengan maksimal anggaran yang sudah disediakan ini” tutur Aris, sapaan akrabnya.
Aris juga menyoroti terkait beberapa program yang tidak berjalan maksimal.
“Seperti yang ada di Dikbud, pembuatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Akhirnya dana sekian miliar tersebut, tidak bisa terealisasi untuk tahun ini”, ungkapnya.
Selain itu, lanjut Aris, terkait tunjangan guru terpencil yang sampai saat ini belum terealisasi semua.
“Tunjangan guru terpencil yang ada kan hanya untuk tahun lalu 2020, namun belum terbayar penuh untuk 6 bulan. Yang kami soroti itu, bagaimana perencanaannya. Karena seharusnya tunjangan guru ini kan tidak boleh mis antara jumlah penerima yang sudah jelas dan juga besaran anggarannya” jelasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kadis Dikbud menyampaikan, untuk program UKS yang tidak terealisasi, karena besaran anggaran yang tidak sesuai dengan tender kerja.
“Karena dana transfer hanya ada 87 juta, sementara harus ditenderkan, dan idealnya pembangunan UKS itu harus 137 juta. Namun karena sudah terlambat, maka itu bisa terealisasi nanti tahun depan”, ucap Kadis.
Untuk tunjangan guru, lajut kadis, pihaknya tengah mempersiapkan perencanaan untuk pengoptimalan kendala tersebut.
Dikesempatan yang sama, Suit pontoh, selaku anggota Komisi I juga membeberkan harapan DPRD Bolmut untuk ketiga Instansi yang hadir dalam Raker tersebut.
“Harapan kami dari DPRD itu adalah bagaimana memecahkan masalah yang ada, untuk itu, silahkan sampaikan semua kendala-kendala di lapangan, biar bisa kita cari jalan keluarnya” tuturnya.
Terkait program yang ada, menurut Suit, tentunya harus dilihat skala prioritasnya.
“Tentunya kita juga harus mengutamakan asas manfaat dari program yang ada. Terlebih dimasa yang sangat sulit seperti ini, kita harus mengutamakan program yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat” tukasnya.
Selanjutnya, Komisi I juga mendorong kepada pihak Dikbud agar lebih memaksimalkan sistem pembelajaran lewat Daring, sebagaimana yang tengah dilakukan saat ini.
“Bagaimana pembelajaran lewat Daring ini bisa maksimal, sementara infrastruktur dan suprastruktur di kita ini, belum merata dengan baik. Masi ada sekolah-sekolah yang belum mempunyai jaringan telekomunikasi. Jadi usul kami, silahkan Dikbud bangun komunikasi dengan DPMD dan juga Diskominfo, biar nanti ada titik terdekat yang disepakati menjadi titik kumpul untuk siswa yang belajar lewat Daring lewat kerjasama tersebut”, tukas Aris yang mewakili Komisi I.
(Adve/SVG)
