KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
KORDINAT.ID – Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andre Mondong, mengapresiasi perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
“Saya datang berkunjung di Diskominfo Bolmong terakhir dua tahun lalu. Ketika kembali, sangat luar biasa sekali perubahan yang dilakukan,” ujar Ketua KIP Sulut Andre Mondong saat kunjungi Diskominfo Bolmong, Selasa 5 Juli 2022.
Menurut Andre Mondong, kunjungan ini dilakukan sebagai bagian monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihaknya pada 15 Kabupaten/Kota se-Sulut terkait keterbukaan informasi publik.
“Setiap tahun KIP Sulut melakukan monitoring terhadap daerah-daerah untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di masing-masing kabupaten dan kota,” kata Mondong kepada sejumlah media.
Ini kata Mondong, supaya masyarakat dapat maksimal mengakses informasi. Tujuannya dalam rangka pemenuhan undang-undang keterbukaan informasi.
“Kita melihat langsung kinerja perkembangan yang terjadi. Karena hampir dua tahun KIP Sulut menunda kegiatan seperti ini, akibat Covid-19. Jadi saat ini kami sudah kembali melakukan pemantauan monitoring di masing-masing daerah kabupaten dan kota. Kunjungan pertama di tahun 2022 ini, di Bolmong,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Bolmong Marief Mokodompit menyampaikan, sangat menyambut baik atas kunjungan kerja dan monitoring di Kabupaten Bolmong.
Menurutnya, seluruh akses informasi dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik melalui PPID dapat di akses melalui Bolmongkab.go.id.
PPID Kabupaten Bolmong juga sudah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI sesuai Amanat Perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Perpres 39 Tentang Satu Data Indonesia (SDI).
“Pada prinsipnya pemerintah daerah dalam hal ini Pj Bupati Bolmong Ir Limi Mokodompit MM melalui Diskominfo Bolmong, terus melaksanakan inovasi dan kreativitas dalam hal layanan publik sehingga informasi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan berbasis data,” tutupnya. (Rls)
