KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
KORDINAT.ID, Bolmut – Anggota Legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dorong Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut menerapkan pengurusan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di satu pintu.
Hal ini disampaikan oleh Budi Setiawan Kohongia yang merupakan Sekertaris Komisi I DPRD Bolmut pada media ini, Selasa (24/08/2021).
Menurut Aris, sapaan akrabnya, masalah pengurusan BPJS oleh masyarakat, terlalu ribet. Hal ini membuat masyarakat kebanyakan kualahan didalam pengurusannya.
“Sementarakan BPJS ini adalah suatu yang urgen. Sementara masyarakat kita biasanya mengurus BPJS, ketika sudah mau berobat ataupun ketika sudah sakit. Bagaimana kemudian sesuatu yang sudah urgen, kemudian pengurusannya harus mondar mandir antar Dinsos, ke Dinkes, kemudian ke Dukcapil, pasti kualahan”, ungkapnya.
Hal ini kemudian membuat masyarakat kita putus asa untuk mengurus kartu BPJS yang notabenenya adalah suatu jaminan kesehatan sebagai program dari Pemerintah Pusat.
“Bisa nggak Pemda bangun kerjasama dengan pihak BPJS, buatkan pelayanan satu pintu untuk pengurusannya. Tentunya agar masyarakat tidak bolak balik lagi mengurusinya. Bisa mempermudah pelayanannya”, tutur Aris.
Ditambahkannya, terkait catatan BPJS subsidi Pemerintah, sampai saat ini kuota untuk Kabupaten Bolmut sudah mencapai 22.000.
“Sudah di angka 22.000 dan belum habis kuota yang ada di Kabupaten. Yang terserap baru ada di angka 19 ribuan. Ini posisi masi aman menurut kami”, tutup Aris.
Terpisah, pihak Dinkes melalui Kabid Kesmas, Zulkifli Masuara saat di konfirmasi mengungkapkan, bahwa pihaknya akan mengusulkan ke Pimpinan, terkait usulan tersebut.
“Itu nanti akan kami sampaikan ke Kadis, kemudian Kadis yang akan berkoordinasi ke Pemda nanti”, ujarnya.
Dikatakannya, selain itu pihaknya juga tengah melakukan perencanaan terkait pelayanan satu pintu tersebut.
“Sudah kami rencanakan, namun hal ini pastinya akan dikoordinasikan dengan Instansi terkait, baik itu pihak Dinsos, Disdukcapil, BPJS dan tentunya Dinkes sendiri. Tentu kami berharap pelayanan kepada masyarakat agar tetap dipermudah”, jelasnya.
(SVG)
