KORDINAT | Akurat dan Presisi Akurat dan Presisi
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut di Manado, Jumat (29/5/2026).
Raihan ini menjadi opini WTP ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemkot Kotamobagu, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD, serta seluruh pihak yang terus bersinergi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Kota Kotamobagu. Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Weny Gaib.
Turut mendampingi wali kota dalam penyerahan LHP tersebut antara lain Ketua DPRD Kota Kotamobagu Adrianus Mokoginta, Asisten I Sahaya S. Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Asisten III Agung Adati, Inspektur Daerah Raffan Mokoginta, Kepala BPKAD Fenti Mifta, serta sejumlah pimpinan OPD.
Selain sukses mempertahankan opini WTP, Pemkot Kotamobagu juga mencatat capaian membanggakan lainnya dengan meraih peringkat pertama se-Sulawesi Utara dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan persentase 84,05 persen.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Raffan Mokoginta, mengatakan capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat dan berkelanjutan.
“Opini WTP ini bukan hanya capaian administratif, tetapi menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin baik, tertib, dan akuntabel,” kata Raffan.
Dengan raihan opini WTP ke-13 dan capaian terbaik TLHP di Sulawesi Utara, Pemkot Kotamobagu diharapkan mampu terus mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.*
